SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT NASIONAL
SMATOR…….!!!! ADIWIYATA TINGKAT NASIONAL….
oleh: Irma UT smator

Prof. Dr. Ngusti Mohammad Hatta (Menteri Lingkungan Hidup) Berjabat tangan dengan Drs. Amat M.MPd (kepala SMAN 1 Torjun). Jakarta, 09 Juni 2011
Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional
SMATOR menyongsong Adiwiyata tingkat nasional dapat diraih dengan kesadaran pihak sekolah untuk dapatnya melangkah dengan tidak menyalakan mesin kendaraan bermotor mulai dari pintu gerbang sekolah menuju tempat parkir, juga melaksanakan penghijauan dengan menanam seribu pohon di Hutan Sekolah juga di areal luar kelas dan luar kantor juga laboratorium dan sekitar ruang adiwiyata. Tak lupa menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, melakukan pembibitan, daur ulang sampah melaluli kotakura.
SMATOR terpilih sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional, namun bukan berarti usaha untuk meraih sekolah Adiwiyata harus memenuhi persyaratan, mulai dari dokumen sampai realita yang ada di sekolah terutama sikap akan peduli lingkungan.
- Dokumen tersebut yaitu : Dokumen A, Dokumen B, Dokumen C, dan Dokumen D.
- Dokumen A(kebijakan sekolah peduli lingkungan melalui kepala sekolah)
- Dokumen B(pengembangan kurikulum berbasis lingkungan)
- Dokumen C(pengembangan yang bersifat partisipatif melibatkan semua pihak, baik dari dalam maupun instansi luar)
- Dokumen D(pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan)
Semua dokumen dinilai secara detail oleh pihak kementrian lingkungan hidup, dan melakukan perbaikan di kantor BLH Surabaya bersama peserta sekolah Adiwiyata tingkat Jawa Timur. Ternyata pada uji petik yang paling berpengaruh dan mendapat nilai bagus adalah Dokumen A dan Dokumen B. Tim penilai melakukan melakukan observasi ke dalam kelas pada saat pelajaran berlangsung. Disinilah masih ditemukan sebagian siswa masih kurang sadar lingkungan, dengan membuang kertas tidak pada tempatnya.
Pada tanggal 5 juli 2011 bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup, Kepala Sekolah SMATOR Drs. Amat, M.MPd mendapat undangan untuk menerima Piala Adiwiyata. Disamping itu yang paling penting dibalik semua itu adalah bagaimana sikap kita sebagai waarga sekolah bias mempertahankan prestasi tersebut, bahkan dapat meraih Sekolah Adiwiyata Mandiri.
LBH Jakarta : Korban UN harus Dipulihkan Pemerintah
LBH Jakarta: Korban UN Harus Dipulihkan Pemerintah Senin,
21 Desember 2009, 15:37 WIB
Pengacara publik LBH Jakarta, Muhammad Isnur, yang tergabung dalam Tim Advokasi Korban Ujian Nasional (UN) mengatakan, siswa yang tidak lulus dan menjadi korban UN harus dipulihkan nama baiknya oleh pemerintah. “Korban UN yang mengalami gangguan psikologis dan mental belum juga direhabilitasi dan dipulihkan,” kata Isnur ketika mengadukan kasus UN kepada Komisi Nasional HAM di Jakarta, Senin (21/12). Menurut dia, seharusnya para korban UN itu setidaknya menerima permintaan maaf karena hak-hak azasi mereka tidak terlindungi dan terpenuhi oleh kebijakan UN. Isnur merasa heran bahwa pemerintah dengan tegas dan tanpa rasa bersalah menyatakan akan tetap melakukan UN pada tahun 2010. Hal tersebut, lanjutnya, dikhawatirkan akan semakin membuat hati para korban untuk terus tersakiti dan terzalimi. Ia juga mengemukakan, kebijakan Ujian Nasional yang membuat sejumlah siswa tidak lulus masih menyisakan trauma bagi para siswa tersebut. Matematika Seorang korban UN, Indah (21) mengaku masih trauma setelah ia dinyatakan tidak lulus karena hanya gagal pada nilai UN Matematika pada 2006. “Saya jatuh di ujian Matematika, dimana saya hanya mendapat 4. Sedangkan untuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris , saya mendapat nilai 8,” kata Indah yang saat SMA menimba ilmu di sebuah sekolah swasta terkemuka di wilayah ibu kota Jakarta . Ia merasa sakit hati karena kedua nilai ujian lainnya tidak dijadikan bahan pertimbangan dan dirinya tetap dinyatakan tidak lulus. Padahal, ujar dia, ia selalu mendapat peringkat 10 besar dan tidak pernah melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan sekolah tetapi hal tersebut juga tidak dijadikan pertimbangan. “Saya lalu ikut Paket Kejar C dan sekarang kuliah di perguruan tinggi swasta,” katanya. Ayah Indah, Setiono, mengatakan, dirinya merasa sakit hati sekali tidak hanya saat anaknya dinyatakan tidak lulus, tetapi juga saat formulir Indah ditolak sebuah perguruan tinggi negeri karena hanya berijazah Paket C. Indah mengatakan, hingga kini pemerintah tidak pernah memberikan perhatian kepada korban UN sehingga dirinya bertekad untuk tetap berjuang agar sistem pendidikan nasional bisa menjadi lebih baik dan manusiawi.(Cie/Ar/An/Cag)
UN Tetap Diperlukan
UN Tetap Diperlukan
Selasa, 15 Desember 2009, 11:23 WIB
Ketua PBNU Prof Masykuri Abdillah menilai Ujian Nasional (UN) tetap diperlukan meski Mahkamah Agung (MA) melarang penyelenggaraan UN sebagai penentu kelulusan.
“UN tetap diperlukan, misalnya untuk memetakan, sehingga ada kebijakan untuk melihat kondisi riil itu,” ujarnya di Jakarta.
Ia mengatakan, ada satu prinsip dalam dunia pendidikan yaitu evaluasi, yang digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan anak didik dan sejauh mana hambatan yang dialami.
Karena itu, dalam pendidikan ada yang lulus dan tidak lulus. Diakuinya, saat ini belum saatnya UN diberlakukan sebagai standar kelulusan secara nasional mengingat tingkat kemampuan daerah berbeda.
“Tidak realistis daerah tertinggal dan maju disamakan,” terang guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
Namun, lanjutnya, kelulusan yang hanya ditentukan oleh sekolah juga memiliki kelemahan ketika masing-masing sekolah meluluskan semua siswanya, padahal belum tentu layak untuk diluluskan.
Ia menambahkan, bisa dicarikan pola sistem rayon, per provinsi atau kabupaten, sebagai sebuah bentuk kompromi, tentunya dengan standar yang berbeda antara daerah yang sudah maju dan daerah yang masih berkembang.
Menurutnya, upaya melakukan standardisasi pendidikan di Indonesia memerlukan waktu yang panjang karena adanya berbagai kesenjangan, seperti fasilitas, seleksi, kondisi sosial ekonomi dan lainnya. Namun, kalau kondisi sudah memungkinkan, UN sebagai penentu kelulusan perlu diterapkan.
“Kalau tidak, motivasinya kurang, baik guru dalam mendidik maupun anak-anak,” jelasnya.(Bm/Ko/An)
SBY Diminta Tegur Keras Mendiknas Terkait UN
SBY Diminta Tegur Keras Mendiknas Terkait UN
Senin, 21 Desember 2009, 14:43 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta Tim Advokasi Korban Ujian Nasional untuk menegur Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh terkait dengan tetap akan dilakukannya Ujian Nasional (UN) pada tahun 2010. “Sudah semestinya Presiden menegur keras Menteri Pendidikan Nasional dan memerintahkan untuk merombak kebijakan UN,” tegas Juru Bicara Tim Advokasi Korban UN, Haris, di Jakarta, Senin (21/12). Menurut Haris, jika Mendiknas tetap menyelenggarakan UN maka tindakan tersebut bertentangan dengan putusan hukum dan akan membangun citra buruk pada program 100 hari Presiden Yudhoyono. Ia menegaskan, pada tanggal 14 September 2009, Mahkamah Agung telah menolak kasasi pemerintah dan dengan demikian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta terkait dengan gugatan terhadap UN. Isi putusan PN Jakpus terkait gugatan tersebut pada 21 Mei 2007 antara lain menyatakan bahwa pihak tergugat (pemerintah) telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya yang menjadi korban UN. Selain itu, Putusan Pengadilan bernomor 228/Pdt. G/2006/ PN. JKT.PST itu juga memerintahkan kepada tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana-prasarana sekolah, dan akses informasi yang lebih lengkap sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN lebih lanjut. Pengadilan juga memerintahkan tergugat untuk meninjau kembali sistem pendidikan nasional. Tim Advokasi Korban UN untuk itu meminta Presiden meninjau kembali sistem pendidikan nasional dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan menghapus pasal yang menyebutkan UN sebagai syarat kelulusan (Pasal 72). Sebelumnya, Mendiknas Mohammad Nuh di Semarang, Sabtu (19/12), mengatakan, tujuan penyelenggaraan UN tidak perlu dipertentangkan lagi, terutama terkait penentu kelulusan atau standar nasional. “Mengapa harus didikotomikan seperti itu kalau memang keduanya dapat dicapai sekaligus,” ujar Nuh. Menurut Mendiknas, UN dapat dijadikan sebagai salah satu penentu kelulusan, sekaligus digunakan sebagai standar pendidikan secara nasional dan memetakan proses penyelenggaraan pendidikan di seluruh daerah.(Ko/An/Ng)
WELCOME TO SMATOR
S’lamat yach, buat adik-adik yang k’trima di SMATOR
Hari gini masih membebek ?!!!
Ga’ layauow……
Ayo q.t. on-line lewat kreasi hitam di atas putih
Apaan tuch…???!!!
Boeat adik-adik yang punya bakat dan minat mengkreasikan diri lewat pena, yuck q.t ikuti exschool jurnalistik.
Pengen tahu lebih banyak…….!!!!????
Ikuti exschool jurnalistik.
Rasakan nikmatnya di setiap hari jum’at Visi’n misi :
- memajukan mading skull
- mewujudkan pembuatan majalah sekolah
Nunggu apa lagi…!!!!!
CHAYOO…………..
NB : daftar langsung sama kak NUR HALIMAH (ketua) or kak NISA FERGILINA AGUSTIN (sekretaris) di XII IPA 1 oc…
TAMAN SMATOR


Taman XI IPS 4
PELULUSAN SMA NEGERI 1 TORJUN
Keputusan hasil rapat pelulusan SMA Negeri 1 Torjun, hari minggu tanggal 14 Juni 2009 dengan jumlah siswa IPA sejumlah 114 lulus 113 siswa(tersisa 1 siswa tidak lulus), IPS sejumlah 141 lulus 138 siswa (tersisa 3 siswa belum lulus).
hasil penentuan pelulusan bisa diambil pada wali kelas masing-masing melalui wali murid/orang tua siswa pukul 17.00 wib tanggal 14 Juni 2009.
Syarat lulus siswa kelas XII
- sudah memenuhi UN dengan rata-rata nilai 5.5
- menyelesaikan seluruh program semester dari kelas X sampai dengan kelas XII.
- syarat pendukung berupa kegiatan pelaksanaan ekstra.
- dan administrasi lainnya…
Verifikasi Nilai UN IPA SMATOR
- bhs.indonesia nilai terendah 5.0, tertinggi 8.20, rata-rata 6,39
- bhs inggris nilai tertinggi 9.00, terendah4.50, rata-rata 8,27.
- matematika nilai tertinggi 9.00, terendah 7.00
- fisika nilai tertinggi 9.25, terendah 9.25, rata-rata 9.21
- kimia nilai tertinggi 9.25, terendah 7.25, rata-rata 8.42
- biologi nilai tertinggi 9,00. terendah 6,25. rata-rata 8.5
Verifikasi Nilai UN IPS SMATOR
- bhs indo nilai tertinggi 7.80, terendah 3.80, rata-rata 5,87.
- bhs. inggris nilai tertinggi 9.00, terendah 6.40, rata-rata 7.81
- matematika nilai tertinggi 10.00, terendah 3,95. rata-rata 8.48
- ekonomi nilai tertinggi 8.75, terendah 6.75, rata-rata 8.32
- sosiologi nilai tertinggi 9.o0, terendah 5.75, rata-rata 8.24
- geografi nilai terendah 4.50, tertinggi 8.75, rata-rata 6.38
dari sekian siswa yang tidak lulus rata-rata jatuh pada nilai bhs. Indonesia dan nilai matematika.


